JEMBER, Suarapaginews.com – Kabar gembira sekaligus penjelasan resmi terkait kebijakan PPPK dan CPNS 2026 disampaikan melalui kanal Wadul Gus’e, program komunikasi masyarakat yang digagas Bupati Kabupaten Jember Dr. H. Muhammad Fawait, S.E., M.Sc. (Gus Fawait). Sabtu (14/11/2026)
Penjelasan ini hadir untuk menjawab keramaian pertanyaan ribuan tenaga honorer, guru, tenaga kesehatan, tenaga medis, Satpol PP, pemadam kebakaran serta tenaga teknis di Kabupaten Jember terkait penataan status kepegawaian.
Sebagaimana keputusan Pemerintah bersama DPR RI pada tanggal 6 November 2026, PPPK Paruh Waktu akan dialihkan secara bertahap menjadi PPPK Penuh Waktu mulai tanggal 1 Januari 2027. Sementara PPPK Penuh Waktu diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS tahun 2027 berdasarkan sistem merit.
Kebijakan ini juga berlaku bagi guru‑guru non‑ASN yang terdaftar di Dapodik hingga batas waktu Desember 2024 serta tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan pengaturan khusus yang akan dirilis secara resmi oleh Kementerian PAN‑RB dan BKN.
Dalam rangka menghindari salah paham di kalangan tenaga honorer Jember, Wadul Gus’e merilis tanya‑jawab lengkap mulai dari siapa saja profesi yang dialihkan statusnya, skema pembiayaan, jadwal penataan, penempatan guru, hingga cara memverifikasi informasi resmi seleksi CPNS 2026.
Profesi yang tercakup meliputi guru, dosen, tenaga kesehatan, tenaga medis, pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga teknis serta tenaga pelaksana lainnya.
Perlu dipahami bahwa pengalihan status PPPK Paruh Waktu ke PPPK Penuh Waktu tidak berlangsung secara serentak, melainkan bertahap sesuai kesiapan regulasi, data valid, serta kemampuan anggaran masing‑masing instansi.
Selama proses penataan berjalan, para tenaga honorer tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasa. Selain itu, PPPK Penuh Waktu belum otomatis menjadi PNS, melainkan harus mengikuti seleksi CPNS 2027 berdasarkan prinsip sistem merit.
Pemerintah Daerah Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Gus Fawait berkomitmen untuk mensosialisasikan kebijakan ini secara menyeluruh kepada seluruh tenaga honorer di wilayah Jember.
Pemkab Jember juga mengingatkan seluruh masyarakat agar hanya merujuk informasi resmi dari Kementerian PAN‑RB, BKN, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama serta Kementerian Kesehatan guna terhindar dari oknum yang menawarkan jalur khusus seleksi CPNS dengan biaya tertentu. Apabila menemukan oknum seperti itu, masyarakat dapat melaporkannya melalui SP4N‑LAPOR!
“Kami ingin seluruh tenaga honorer Jember mendapatkan kepastian informasi agar tidak terjebak berita hoaks. Wadul Gus’e hadir untuk menyampaikan penjelasan resmi agar setiap tenaga honorer dapat memahami hak‑hak dan tahapan proses penataan kepegawaian ini,” ujar perwakilan Wadul Gus’e.
Pemkab Jember melalui instansi terkait akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri serta memastikan seluruh tenaga honorer tetap menjalankan tugas pelayanan masyarakat selama proses penataan berjalan. (Win)
