Jember, suarapaginew.com – Pemerintah Kabupaten Jember mulai menekan sektor perbankan agar lebih agresif menggerakkan dana masyarakat untuk pembiayaan produktif. Tingginya dana pihak ketiga (DPK) yang tersimpan di perbankan dinilai harus diimbangi dengan peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan investasi di daerah.
Dorongan tersebut disampaikan dalam forum sinergi Pemkab Jember bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta pimpinan perbankan, mulai dari Himbara, BPD hingga bank swasta, di Kantor OJK Jember, Selasa, 18 Agustus 2026. Forum ini menjadi ruang untuk menyatukan strategi antara pemerintah daerah dan industri perbankan dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi Jember.
Kepala OJK Jember Aris Budiman mengatakan, pertemuan tersebut merupakan strategi high level dialog yang sengaja mempertemukan pimpinan perbankan dengan Pemkab Jember, BI dan OJK. Menurutnya, kolaborasi dibutuhkan agar perbankan dapat lebih fokus mendukung program pemerintah daerah sekaligus memperluas pembiayaan bagi masyarakat dan dunia usaha.
“Perbankan bisa benar-benar fokus untuk mendorong dan mendukung Pemerintah Kabupaten Jember, mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Bupati Jember Gus Fawait menegaskan, pertumbuhan ekonomi Jember tidak boleh hanya mengandalkan belanja pemerintah melalui APBD maupun APBN. Pemerintah daerah ingin memperbesar kontribusi investasi dan sektor swasta agar pertumbuhan ekonomi semakin kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
Pertumbuhan ekonomi Jember pada kuartal pertama 2026 tercatat mencapai 6,35 persen dan menjadi yang tertinggi di kawasan Sekar Kijang. Capaian tersebut, menurut Gus Fawait, harus dijaga dengan memperkuat sumber-sumber pertumbuhan baru, terutama investasi dan pembiayaan sektor riil.
“Forum ini adalah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, namun bukan hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan di Jember. Gus Fawait menyebut posisi DPK Jember termasuk yang tertinggi di kawasan Sekar Kijang. Karena itu, ia mendorong agar dana tersebut lebih optimal disalurkan kembali dalam bentuk kredit produktif untuk menggerakkan ekonomi daerah.
Pemkab Jember bahkan meminta agar forum tersebut tidak berhenti sebagai ruang diskusi. Sudah ada komitmen dan rekomendasi bersama untuk meningkatkan optimalisasi penyaluran DPK, sehingga dana masyarakat dapat memberikan dampak lebih besar terhadap usaha, investasi, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
“Kita bikin forum, tetapi jangan cuma diskusi saja. Tadi bahkan sudah ada komitmen bersama dan rekomendasi agar dana pihak ketiga yang ada di Kabupaten Jember bisa lebih optimal disalurkan,” tegas Gus Fawait.
Selain mendorong kredit, Pemkab Jember tengah membidik investasi besar di sektor pengelolaan sampah. Nilai investasinya diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun hingga Rp 2 triliun dan ditargetkan mulai direalisasikan pada akhir 2026.
Investasi tersebut akan dijembatani pemerintah pusat dengan melibatkan sektor perbankan. Pemkab Jember menyatakan siap membantu mengurai berbagai hambatan investasi, baik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun persoalan yang membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Untuk memperkuat daya tarik investasi, pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan infrastruktur berupa pembangunan jalan, penerangan jalan, jaringan air dan listrik. Infrastruktur tersebut dinilai menjadi salah satu kunci agar investasi yang masuk dapat berkembang dan memberikan dampak ekonomi lebih luas.
“Saya yakin dengan pertemuan ini pertumbuhan ekonomi, pendapatan di Jember dan indikator ekonomi yang lainnya insyaallah akan lebih baik lagi ke depannya,” ungkapnya.
Gus Fawait juga mengaitkan investasi dengan pembangunan infrastruktur strategis. Rencana pembangunan jalan tol yang mulai diarahkan masuk Jember serta kelanjutan Jalur Lintas Selatan (JLS) dinilai akan membuka akses ekonomi baru sekaligus mengubah peta investasi di wilayah tersebut.
Untuk JLS, Pemkab Jember menyebut telah mendapatkan komitmen anggaran sekitar Rp3 triliun untuk penyambungan jalur Malang-Lumajang-Jember. Pembangunan akan dilakukan bertahap dengan target konektivitas tersebut tuntas pada 2029.
“Hari ini JLS yang lama mati suri, kita sudah dapat komitmen dan sudah dianggarkan. Dicek di APBN, Rp3 triliun nanti akan tersambung dari Malang, Lumajang, Jember, dengan target awal 2029 tuntas,” kata Gus Fawait.
Menurut Gus Fawait, pembangunan infrastruktur dan investasi harus dibarengi dengan akses pembiayaan yang semakin kuat. Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu instrumen yang didorong untuk memperluas akses modal masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil dan UMKM.
Pemkab Jember memastikan siap membantu perbankan menyelesaikan berbagai kendala dalam penyaluran kredit, sepanjang tetap sesuai dengan aturan dan prosedur. Jika persoalan berada di luar kewenangan Pemkab Jember, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
“Kami tidak mendorong Bapak untuk melanggar aturan dan prosedur dalam memberikan kredit. Tapi saya yakin kalau ada komitmen bersama antara pemerintah dan sektor perbankan, terutama KUR, berbagai persoalan bisa kita bicarakan,” pungkasnya.
