TUBAN, JAWA TIMUR — 19 September 2026 — Penanganan seorang driver pengangkut es kristal asal Jombang berinisial H oleh jajaran Satreskrim Polresta Tuban menjadi sorotan. Bukan semata karena proses pemeriksaannya, tetapi karena hingga kini alasan dan dasar hukum pengamanan tersebut belum disampaikan secara terbuka kepada publik.
H disebut diamankan sekitar pukul 22.30 WIB saat menjalankan aktivitas mengangkut es kristal dari Jombang. Dalam informasi yang diterima, petugas mempertanyakan sejumlah dokumen, termasuk surat izin usaha.
Persoalannya, usaha es kristal yang dibawa H disebut merupakan usaha yang berlokasi di wilayah Jombang dan telah memiliki dokumen perizinan perusahaan.
Di sinilah persoalan transparansi penegakan hukum perlu mendapat perhatian.
Jika yang dipersoalkan adalah legalitas usaha, mengapa seorang driver yang hanya menjalankan pekerjaan justru harus diamankan dan dibawa ke Polresta Tuban pada malam hari?
Pertanyaan tersebut tentu harus dijawab dengan dasar hukum yang jelas, bukan sekadar penjelasan lisan bahwa petugas sedang melakukan pemeriksaan.
Jangan Jadikan Driver sebagai Pihak yang Menanggung Persoalan Administrasi Perusahaan
H dalam posisi sebagai pengemudi. Apabila terdapat persoalan mengenai legalitas perusahaan, perizinan, distribusi, atau dokumen usaha, publik perlu mengetahui secara jelas siapa pihak yang sebenarnya menjadi subjek pemeriksaan dan apa dugaan pelanggarannya.
Jangan sampai persoalan administrasi atau dugaan pelanggaran usaha justru berhenti pada seorang pekerja yang berada di lapangan.
Penegakan hukum memang menjadi kewenangan aparat. Namun kewenangan tersebut harus disertai prosedur yang jelas, alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta penghormatan terhadap hak masyarakat.
Apalagi pengamanan dilakukan pada malam hari sekitar pukul 22.30 WIB. Kondisi tersebut semakin membuat publik bertanya-tanya mengenai urgensi tindakan dan status H saat diamankan.
Satreskrim Polresta Tuban Jangan Diam
Sorotan semakin kuat karena sampai berita ini disusun belum ada penjelasan terbuka mengenai status H, dasar pengamanan, dokumen yang dianggap bermasalah, serta dugaan pelanggaran yang sedang ditangani.
Informasi mengenai adanya anggota berinisial F.B., yang disebut berkaitan dengan Satreskrim bidang tindak pidana ekonomi, juga perlu diklarifikasi secara resmi.
Apakah benar F.B. menangani pemeriksaan tersebut?
Dalam kapasitas apa?
Apa dasar kewenangannya?
Dan apakah tindakan terhadap H sudah sesuai dengan prosedur penanganan perkara yang berlaku?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum. Sebaliknya, itulah bentuk kontrol publik terhadap penggunaan kewenangan aparat penegak hukum.
Polisi tidak boleh alergi terhadap pertanyaan masyarakat.
Jika memang ditemukan pelanggaran, sampaikan secara terang pasal atau aturan yang diduga dilanggar. Jika persoalannya hanya kelengkapan administrasi, jelaskan pula mengapa seorang driver harus diamankan hingga ke kantor polisi.
Kapolresta Tuban Perlu Memastikan Proses Berjalan Profesional
Persoalan ini semestinya tidak dibiarkan menjadi bola liar.
Kapolresta Tuban perlu memastikan apakah tindakan anggota di lapangan telah sesuai dengan SOP dan prinsip profesionalitas kepolisian.
Masyarakat membutuhkan polisi yang tegas terhadap pelanggaran, tetapi pada saat yang sama masyarakat juga membutuhkan kepastian bahwa setiap tindakan aparat mempunyai dasar hukum dan alasan yang jelas.
Sebab, kewenangan yang besar tanpa transparansi berpotensi menimbulkan persepsi buruk di tengah masyarakat.
Terlebih, pihak yang berhadapan dengan aparat kali ini disebut seorang driver yang sedang mencari nafkah.
Penegakan hukum jangan sampai kehilangan rasa keadilan.
Kalau memang ada pelanggaran, proses secara profesional dan terbuka. Kalau tidak ada pelanggaran, jangan biarkan seorang pekerja menanggung ketidakjelasan akibat persoalan yang bukan menjadi kewenangannya.
Publik Menunggu Jawaban Polresta Tuban
Hingga berita ini diterbitkan, publik masih menunggu penjelasan resmi Polresta Tuban mengenai:
Apa dasar hukum H diamankan?
Dokumen apa yang dipersoalkan?
Apa status hukum H?
Apakah perusahaan es kristal dari Jombang melakukan pelanggaran di wilayah Tuban?
Mengapa pemeriksaan dilakukan terhadap driver, bukan langsung kepada pihak perusahaan apabila yang dipersoalkan adalah legalitas usaha?
Dan apakah seluruh tindakan anggota Satreskrim telah sesuai SOP?
Pertanyaan tersebut sederhana, tetapi penting untuk dijawab agar tidak muncul dugaan bahwa masyarakat kecil dapat dengan mudah berhadapan dengan proses hukum tanpa mendapatkan penjelasan yang memadai.
Polresta Tuban ditunggu klarifikasinya.
Keterbukaan bukan ancaman bagi penegakan hukum. Justru transparansi merupakan bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Jika hukum ditegakkan, masyarakat ingin melihat dasar hukumnya. Jika seseorang diamankan, masyarakat berhak mengetahui alasannya. Dan jika tidak ada pelanggaran, masyarakat juga berhak mendapatkan kepastian.
Pewarta : Tim/Red
