Kudus — Fakta mengejutkan mulai terkuak dalam kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa SMA Negeri 2 Kudus. Di balik insiden tersebut, muncul dugaan adanya intervensi oknum anggota DPRD Kudus terkait pergantian penyedia Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, pihak SMA Negeri 2 Kudus sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan SPPG Yayasan Srikandi Glantengan. Selama beberapa bulan berjalan, distribusi MBG dari SPPG tersebut berlangsung tanpa kendala dan tidak pernah menimbulkan keluhan dari siswa maupun pihak sekolah.
“Selama beberapa bulan menerima MBG dari SPPG Glantengan, semuanya berjalan baik. Siswa merasa puas dengan kualitas makanan dan pelayanannya,” ujar salah seorang pegawai SMA Negeri 2 Kudus yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Namun situasi berubah sejak 8 Desember 2025. Pihak sekolah diduga dipaksa untuk menghentikan kerja sama dengan SPPG Yayasan Srikandi Glantengan dan beralih ke SPPG Purwosari.
SPPG Purwosari diketahui memiliki dapur gizi yang berlokasi di kawasan pabrik pengolahan kapas milik PT Perkebunan Nusantara IX. Sejak awal, sejumlah guru dan pegawai sekolah mengaku telah menyimpan keraguan terhadap kesiapan dan kualitas pelayanan SPPG tersebut.
Kecurigaan itu semakin menguat ketika beredar kabar adanya tekanan dari sejumlah pihak, termasuk sosok yang diduga sebagai anggota DPRD Kudus, yang disebut-sebut sebagai pemilik atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap SPPG Purwosari.
Menurut penuturan sumber internal sekolah, oknum anggota dewan tersebut datang langsung ke SMA Negeri 2 Kudus bersama aparat dan menemui kepala sekolah serta sejumlah guru.
“Kami merasa ditekan. Anggota dewan itu bersikap arogan dan mengancam jika sekolah tidak mau beralih ke SPPG Purwosari,” ungkap sumber tersebut.
Bahkan, lanjutnya, ancaman yang dilontarkan tidak main-main.
“Ia sempat menyampaikan ancaman akan memindahkan kepala sekolah ke kabupaten lain jika permintaannya tidak dipenuhi,” tambahnya.
Demi menghindari konflik berkepanjangan dan menjaga situasi tetap kondusif, pihak sekolah akhirnya menuruti permintaan tersebut, meski dengan berat hati.
Tak lama setelah pergantian penyedia MBG itulah, kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa SMA Negeri 2 Kudus terjadi dan memicu perhatian publik luas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah maupun instansi terkait belum mengungkap secara terbuka identitas oknum anggota DPRD yang diduga terlibat. Publik kini mendesak adanya investigasi menyeluruh dan transparan untuk mengungkap apakah terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan dalam kasus ini, demi menjamin keselamatan siswa serta integritas program Makan Bergizi Gratis.
Pewarta : Red/ Tim
