Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 7 November 2025. Pembentukan komisi ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk mempercepat transformasi dan penguatan institusi Polri dalam menjawab tuntutan masyarakat dan dinamika hukum nasional.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembentukan komisi ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah konkret untuk memastikan reformasi kepolisian berjalan secara menyeluruh, objektif, dan berpihak pada kepentingan bangsa.
“Komisi ini tugas utamanya adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan, bila mana diperlukan,” tegas Prabowo.
“Dan ini juga mungkin untuk kita kaji institusi-institusi lain yang mungkin memerlukan suatu perbaikan,” sambungnya.
Presiden menilai, masyarakat saat ini membutuhkan lembaga negara yang profesional, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi. Karena itu, reformasi Polri dianggap sebagai langkah fundamental untuk memperkuat supremasi hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Komisi ini diberi mandat untuk melakukan kajian mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan Polri, sekaligus menyusun rekomendasi strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, moralitas, dan profesionalisme personel kepolisian.
Berikut daftar pejabat yang dilantik sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri:
1. Jimly Asshiddiqie – Ketua merangkap anggota
2. Mahfud MD – Anggota
3. Yusril Ihza Mahendra – Anggota
4. Supratman Andi Agtas – Anggota
5. Otto Hasibuan – Anggota
6. Listyo Sigit Prabowo – Anggota
7. Tito Karnavian – Anggota
8. Idham Azis – Anggota
9. Badrodin Haiti – Anggota
10. Ahmad Dofiri – Anggota
Langkah Presiden Prabowo ini menuai perhatian publik karena melibatkan tokoh-tokoh hukum dan mantan pimpinan kepolisian yang dinilai memiliki integritas dan pengalaman dalam bidang hukum, pemerintahan, serta keamanan nasional.
Komisi ini diharapkan dapat memberikan peta jalan reformasi Polri yang komprehensif dan realistis, demi membangun institusi kepolisian yang modern, berwibawa, dan berorientasi pada pelayanan publik serta penegakan hukum yang berkeadilan.
Pewarta : Red/Tim
