JOHOR BAHRU – Jum’at, 10/10/2025 – Dubes RI yang baru dilantik untuk Malaysia, R.M. Iman Hascarya Kusumo, dihadapkan pada tuntutan perubahan strategi fundamental dari komunitas migran. Menurut Ketua Persatuan Masyarakat NTB di Johor, Dubes harus menggeser fokus dari perlindungan reaktif di Kuala Lumpur ke “Diplomasi Hulu-Hilir” yang melibatkan daerah asal PMI.
Bagi komunitas NTB, yang banyak warganya menjadi korban migrasi ilegal, kunci untuk menghentikan masalah adalah dengan membenahi hulu—yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Indonesia.
Tiga Kunci Tuntutan Strategis Hulu-Hilir
1. Memaksa Pemprov Bergerak di Hulu (Pencegahan)
Tuntutan paling mendesak adalah agar Dubes menggunakan pengaruhnya untuk memastikan Pemprov NTB dan daerah lain aktif memerangi sindikat dan calo di tingkat desa.
“Pemprov harus menjadi garis pertahanan pertama. Dubes perlu menjalin kerja sama resmi agar Pemprov membentuk Satgas Terpadu yang tegas untuk menindak calo di Mataram atau Lombok. Ini akan mengurangi jumlah warga NTB yang tertipu dan dikirim secara ilegal ke sini,” ujar Ketua Persatuan Masyarakat NTB di Johor.
2. Kualitas Bantuan di Hilir Harus Diperkuat
Di wilayah hilir (Malaysia), komunitas NTB menuntut perbaikan kualitas perlindungan. Hal ini mencakup:
Bantuan Substansif: Mengakhiri praktik bantuan yang hanya bersifat dokumen, dan menjamin bantuan finansial nyata untuk pengobatan serta pemulangan jenazah.
Melakukan diplomasi aktif dengan Malaysia agar pihak berkuasa Malaysia tidak hanya menangkap Pekerja ilegal tapi majikan mereka juga diambil tindakan hukum, karena majikan ilegal adalah salah satu sebab terus maraknya pekerja ilegal.
Pendampingan Hukum Wajib: Menyediakan pendampingan pengacara untuk setiap WNI yang ditahan dan disidang di Mahkamah, menjamin keadilan bagi anggota komunitas yang rentan.
Sinergi Tiga Kementerian: Memanfaatkan status KP2MI (Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) yang baru untuk menciptakan KBRI sebagai komando tunggal di Malaysia, sehingga koordinasi perlindungan tidak terpecah-pecah.
3. Reintegrasi Ekonomi sebagai Solusi Jangka Panjang
Komunitas di Johor menegaskan bahwa pekerja akan terus datang secara ilegal jika tidak ada harapan ekonomi di kampung halaman.
“Dubes harus memfasilitasi pertemuan antara pengusaha Malaysia dengan Pemprov NTB untuk menciptakan program reintegrasi ekonomi. Dengan dukungan modal usaha atau pelatihan yang jelas di daerah asal, warga kami tidak akan tergoda lagi kembali melalui jalur ilegal,” tuntut mereka.
Intinya, masyarakat NTB di Johor berharap Dubes Iman Hascarya Kusumo—dengan koneksi yang dimilikinya—dapat menjadi penghubung dan penekan yang efektif agar Pemprov asal PMI menjalankan tanggung jawabnya. Hanya dengan membenahi masalah di hulu, beban kasus di hilir (Malaysia) dapat berkurang secara permanen.
Pewarta: team/red
Baca Juga
