Pengukuhan dan Mukerda I MUI Provinsi Bali: Dari Mendorong Adapatasi Teknologi, Pemberdayaan UMKM hingga Sinergi Ekonomi Syariah”

SUARA PAGI
4 Min Read

DENPASAR,Suarapaginews.com Begitu dikukuhkan, Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali, langsung menggelar Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I yang berlangsung di Hotel Harris Cokroaminoto Denpasar, 28 Februari 2026.
Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH. Masduki Baidlowi, yang melantik jajaran pengurus MUI Provinsi Bali masa hikmat 2025-2030, menekankan pentingnya adaptasi organisasi terhadap perubahan zaman dan penguatan peran MUI sebagai “tenda besar” umat Islam.
Masduki mengingatkan, MUI bukan sekadar representasi organisasi kemasyarakatan (Ormas) seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lainnya.
Dia menyitir data objektif, terdapat lebih dari 30 persen umat Islam yang tidak tergabung dalam ormas tertentu, namun tetap bernaung di bawah arahan MUI.
“MUI adalah tenda besar dan organisasi payung. Kita harus berkomitmen untuk terus memperbarui semangat dalam menjalankan program-program penting, khususnya di Bali,” ujarnya.
Menyoroti bidang Informasi dan Komunikasi, Masduki memaparkan pergeseran besar dalam dunia dakwah.
Saat ini, sekitar 64% penduduk Indonesia adalah generasi muda (Milenial, Gen Z, dan Gen Alpha) yang merupakan digital native.
Masduki memberikan catatan kritis mengenai perubahan otoritas keagamaan. Menurutnya, saat ini, otoritas keagamaan mulai bergeser dari sosok ulama secara fisik ke sistem algoritma di media sosial
Strategi Dakwah ungkapnya, bergeser dari Metode dakwah lama (model Baby Boomer) tidak lagi efektif untuk menjangkau anak muda yang kritis dan cerdas.
Jawabannya kata dia, adaptasi teknologi. Ia lalu menyitir ayat Al-Qur’an untuk mengajak ke jalan Tuhan dengan cara yang baik (hikmah).
Masduki meminta pengurus MUI Bali untuk mengadopsi metodologi dakwah digital agar tidak ditinggalkan generasi muda.
Mantan anggota DPR-RI ini juga berpesan agar umat Islam di Bali menjadi bagian integral dari ekosistem kemasyarakatan.
Mengingat jumlah umat Islam di Bali mencapai sekitar 500 ribu jiwa (10% dari total populasi), keterbukaan dan kerja sama dengan masyarakat mayoritas serta pemerintah daerah menjadi kunci.
Pihaknya memuji konsep kearifan lokal Bali, seperti sistem Subak, yang telah diakui dunia sebagai model pembangunan inklusif dan gotong royong yang searah dengan nilai-nilai kebaikan universal dalam Islam.
Jangan membangun komunitas yang eksklusif karena itu bisa memicu radikalisme
“Kita harus menyatu dalam kemasyarakatan, bekerja sama secara ekonomi, dan membangun kerukunan secara evolusioner,” tegasnya.
Mengakhiri sambutannya, KH Masduki mengapresiasi keharmonisan yang telah terjalin di Bali.
Ia berharap pengurus MUI Bali yang baru dapat menjaga sistem belajar dan peran guru/ulama agar tetap relevan di mata anak muda, di tengah kemudahan akses informasi politik, ekonomi, dan sosial di dunia digital.
Ungkapan Kyai Masduki, seirama sambutan Gubernur Bali Wayan Koster yang dibacakan Asisten 1 Pemprov Bali, Dewa Mahendra Putra, bahwa arus informasi berubah cepat yang perlu adaptasi.
Selain itu Gubernur Koster meminta MUI agar mencegah terjadinya potensi radikalisme.
”Saya memohon kepada para ulama untuk memberikan narasi yang menyejukkan, mencerahkan dan mempersatukan untuk mencegah terjadinya radikalisme. Mari kita jaga keamanan Bali, karena pariwisata sangat tergantung pada kenyamanan dan kedamaian,” seru Gubernur Koster.
Di sektor ekonomi, Gubernur mengajak ulama di Bali untuk membumikan ekonomi syariah yang bersinergi dengan UMKM lokal.
Senada, Ketua MUI Provinsi Bali, KH. Mahrusun Hadiyono, menekankan, peran ulama sebagai khadimul ummah atau pelayan masayarakat harus peka perubahan.
“Metode dan cara kerja ulama sebagai khadimul ummah atau pelayan masyarakat harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih,” ingat Mahrusun.
Karena itu, ia meminta jajarannya yang baru dikukuhkan agar mengakselerasi program kerja dengan pola yang modern.
Ketua panitia, Feri Hendri dalam Pengukuhan dan Mukerda I MUI Bali yang mengusung tema; Meneguhkan Peran Ulama Untuk Mewujudkan Masyarakat Bali yang Sejahtera dan Berkeadilan, itu melaporkan adanya kerjasama nota kesepahaman dengan sejumlah BUMN seperti Bulog dan Pegadaian Syariah, guna mewujudkan cita-cita dimaksud.***

Penyusun Narasi: Tim INFOKOM MUI Bali

Pewarta :
“Bang Jhoni “

Share This Article
Tidak ada komentar