Demak,— Capaian Universal Health Coverage (UHC) yang diraih Pemerintah Kabupaten Demak melalui kerja keras dan komitmen anggaran dinilai kurang mendapat apresiasi dari sebagian pihak di media sosial. Bahkan, muncul komentar dari sejumlah buzzer yang dianggap tidak memahami perjuangan pemerintah daerah dalam memastikan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.(28/1).
Pemerintah Kabupaten Demak menegaskan bahwa UHC merupakan program strategis untuk menjamin warga, khususnya masyarakat kurang mampu, mendapatkan layanan BPJS Kesehatan secara gratis. Setiap tahun, Pemkab Demak mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk membiayai program tersebut sebagai bentuk keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Program BPJS gratis melalui skema UHC adalah bukti nyata bahwa pemerintah daerah terus memperjuangkan hak dasar warga, terutama di sektor kesehatan,” ujar perwakilan pemerintah daerah.
Di sisi lain, sejumlah kritik di media sosial juga mengaitkan persoalan banjir di Demak dengan kinerja Bupati. Pemerintah daerah menilai kritik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, namun diharapkan disampaikan secara santun, objektif, dan tidak berubah menjadi caci maki.
Menurut Pemkab Demak, bencana banjir tidak hanya terjadi di wilayahnya, tetapi juga melanda berbagai daerah lain di Indonesia. Di banyak wilayah, masyarakat justru memilih bekerja sama dengan pemerintah untuk menangani dampak bencana, alih-alih menyebarkan ujaran negatif di ruang publik.
Pemerintah Kabupaten Demak mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam bermedia sosial dan mengedepankan kritik yang konstruktif. Kritik yang sehat dinilai dapat membantu pemerintah melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan demi kepentingan publik.
Pepatah Jawa “ajining diri ana ing lathi” atau mulutmu adalah harimaumu kembali relevan sebagai pengingat agar masyarakat lebih cerdas, dewasa, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat di media sosial.
Pewarta : Adhi
