Denpasar, Bali — 6 Desember 2025
Kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Bali resmi dikukuhkan oleh Ketua Umum LBH GP Ansor, H. Dendy Zuhairil Finsa, S.H., M.H., dalam sebuah prosesi yang berlangsung khidmat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Renon, Denpasar. Dalam pelantikan tersebut, Daniar Trisasongko ditetapkan sebagai Ketua DPD LBH GP Ansor Bali yang akan membawahi lebih dari 20 advokat muda yang siap mengabdi untuk masyarakat.
Acara pengukuhan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Bali, PW GP Ansor Provinsi Bali, pimpinan badan otonom Ansor se-Bali, tokoh masyarakat, akademisi, mitra strategis, awak media, serta ratusan kader Ansor dan Banser. Rangkaian acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Hymne Ansor, doa bersama, hingga pembacaan Surat Keputusan pengukuhan.
Tanggung Jawab Moral dan Amanah Keadilan
Dalam sambutannya, Ketua Umum LBH GP Ansor menegaskan bahwa tugas di LBH bukan sekadar jabatan struktural, melainkan amanah moral yang berat dan penuh pertanggungjawaban.
“Menegakkan keadilan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Bila ada anggota yang tidak siap membela kaum tertindas, lebih baik mengundurkan diri dari LBH GP Ansor,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa LBH GP Ansor harus hadir di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk mengakses bantuan hukum. Tidak hanya memberi pendampingan, tetapi juga menjaga keutuhan NKRI tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan.
Daniar Trisasongko: Keadilan Tak Boleh Hanya Milik Kelompok Kuat
Dalam pidatonya, Ketua DPD LBH GP Ansor Bali, Daniar Trisasongko, menegaskan bahwa pelantikan ini bukan hanya seremoni, melainkan momentum memperkuat komitmen lembaga dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan.
“LBH GP Ansor Bali hadir untuk mengawal keadilan bagi mereka yang suaranya sering tidak terdengar. Keadilan tidak boleh hanya dimiliki kelompok kuat,” ujarnya.
Daniar menilai bahwa tantangan hukum di Bali dan Indonesia semakin kompleks, mulai dari kriminalisasi masyarakat kecil, sengketa agraria, eksploitasi pekerja, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga kesimpangsiuran informasi hukum yang kian marak. Situasi tersebut menuntut LBH GP Ansor Bali untuk tampil sebagai lembaga yang bisa memberikan solusi dan pendampingan yang menenangkan.
Program Perdana: Paralegal & Edukasi Hukum untuk Pelajar
Sebagai langkah konkret, LBH GP Ansor Bali akan segera meluncurkan program layanan paralegal serta edukasi hukum untuk masyarakat, termasuk pelajar SMA. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dasar hukum dan prosedur saat masyarakat menghadapi persoalan hukum.
Dengan hadirnya kepengurusan baru ini, LBH GP Ansor Bali menegaskan komitmennya menjadi garda terdepan dalam membela kelompok rentan serta memastikan keadilan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pewarta : Jazid/Red
