JEMBER, JELBUK – Proyek pembangunan paving block dan TPT (Tembok Penahan Tanah) di Dusun Krajan Timur 2, Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, memasuki tahap 80 persen. Meski pemerintah desa mengklaim pengerjaan berjalan sesuai rencana, sejumlah warga mulai mempertanyakan transparansi anggaran, kecepatan pekerjaan, hingga kualitas material di lapangan.
Proyek yang bersumber dari Dana Desa (DD) 2025 ini menelan biaya:
Paving block + kastin Rp 91.029.000
Volume: P 130,5 m x L 1,2 m
TPT Rp 53.673.000
Volume: P 156,5 m x T 1,5 m
Kasun Krajan Timur 2, Suki, menyatakan proyek ini merupakan prioritas pemerintah desa untuk meningkatkan akses warga dan mendorong ekonomi lokal.
“Dana Desa tahun ini kami fokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan TPT. Ini kebutuhan utama masyarakat dan harus selesai dengan kualitas maksimal,” ujarnya kepada media Suara Pagi News, Sabtu (01/11/2025).
Namun, di balik pernyataan resmi tersebut, beberapa warga menyampaikan kegelisahan terkait mutu pengerjaan dan pengawasan pekerjaan.
Sejumlah warga yang enggan disebutkan namanya menilai, proyek besar dengan nilai ratusan juta rupiah harusnya menampilkan progres lebih cepat dan lebih terbuka soal penggunaan anggaran. Mereka menyoroti munculnya dugaan bahwa tidak semua masyarakat memahami detail teknis, volume pekerjaan, hingga mekanisme pelaksanaannya.
“Anggaran besar, tapi publik tidak banyak diberi informasi rinci. Kita berharap tidak ada permainan material atau pengurangan standar kualitas. Ini dana rakyat,” keluh salah satu warga.
Pihak TPK Desa Jelbuk menegaskan bahwa proyek dikerjakan dengan standar kualitas, namun publik berharap tidak hanya janji, melainkan pengawasan nyata dan pelaporan berkala.
Pembangunan infrastruktur menggunakan Dana Desa kerap menjadi sorotan nasional. Kasus penyalahgunaan anggaran desa di berbagai daerah menjadi catatan serius, sehingga masyarakat Jelbuk berharap proyek ini benar-benar bersih, akuntabel, dan memberi manfaat nyata.
Warga kini menunggu, apakah proyek ini selesai tepat waktu, berkualitas, dan transparan. Masyarakat menegaskan bahwa mereka akan terus memantau agar dana publik tidak menjadi bancakan oknum dan benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat.
Pewarta: Joni
