JEMBER — Proyek pembangunan irigasi di Dusun Krajan Timur I, Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Jember, tengah menjadi sorotan publik. Meski diklaim telah mencapai 90 persen progres pekerjaan, sejumlah pihak mempertanyakan transparansi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 senilai Rp89 juta untuk pembangunan saluran irigasi sepanjang 122 meter tersebut.
Proyek yang digadang-gadang sebagai bukti nyata perhatian pemerintah desa terhadap sektor pertanian ini dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik. Warga menilai, pembangunan fisik menggunakan Dana Desa wajib disertai dokumentasi anggaran yang dapat diakses, termasuk rincian pembelian material, standar kualitas bangunan, hingga pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan.
Beberapa warga menilai bahwa proyek pembangunan irigasi tidak boleh hanya mengedepankan klaim capaian, tetapi harus dibarengi transparansi dan kontrol langsung dari warga. Tanpa pengawasan publik, potensi ketidakefisienan anggaran atau kualitas pekerjaan yang tidak maksimal terbuka lebar.
“Dana Desa adalah uang rakyat, bukan sekadar angka yang diumumkan tanpa bukti transparansi. Proyek irigasi ini penting, tapi masyarakat berhak tahu secara jelas nilai material, tenaga kerja, dan kualitas bangunannya,” ujar salah seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya.
Di tengah kebutuhan petani akan infrastruktur irigasi yang layak, keberhasilan proyek ini tidak hanya diukur dari selesai atau tidaknya pembangunan. Kualitas, manfaat jangka panjang, dan kejelasan penggunaan anggaran menjadi indikator utama.
Dengan nilai Rp89 juta untuk pekerjaan sepanjang 122 meter, publik berharap pemerintah desa tidak hanya bangga menyampaikan progres, tetapi juga membuka ruang transparansi dan audit publik. Pembangunan tidak boleh menjadi proyek seremonial, melainkan sarana nyata memperkuat kesejahteraan petani dan menjunjung akuntabilitas penggunaan anggaran desa.
Masyarakat kini menunggu langkah pemerintah desa memastikan pembangunan berjalan sesuai standar, tepat sasaran, dan jauh dari praktik yang merugikan publik. Pengawasan melekat dari warga menjadi kunci agar proyek ini benar-benar membawa manfaat, bukan sekadar pencitraan pembangunan di atas kertas.
Pewarta : JN
